uu 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Uu No 13 2003. uu 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

(2) Penyusunan perjanjian kerja bersama. Ini adalah Konsolidasi Undang-Undang dari: Naskah asli: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang No. Dokumen ini berisi 17 bab dan 203 pasal yang mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, seperti perlindungan, keselamatan, hubungan industrial, dan. Kini, Uang Pisah masih diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah No. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS; dan UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Standar sebagai acuan pengupahan ketenagakerjaan di Indonesia dapat mengacu pada aturan pemerintah yaitu Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, berikutnya kita sebut dengan UU No 13 saja supaya lebih singkat ya. Pertama, Cipta Kerja menghapus Pasal 162 UU Ketenagakerjaan. Bicara mengenai kesalahan karyawan, ternyata ada klasifikasi kesalahan karyawan serta teguran atau sanksinya. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan : 1. Dan sudah dijelaskan dalam Undang-undang Omnibus Law itu sendiri," kata Masmur. Perlindungan maternitas dalam UU No. id karena sudah teruji. Uji Materiil Pasal 171 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 82 UU 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 25 yang seogianya dimulai tanggal 1 Oktober 1998 ditolak oleh sekelompok pekerja, sehingga ditunda selama dua. Peraturan tentang lembur karyawan penting diketahui baik bagi karyawan maupun perusahaan, agar tidak. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB XV PENYIDIKAN. 2)Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat. UU No. UU Ketenagakerjaan no. UU No. ” Kabar bahagia mengenai kehamilan tidak selalu diikuti dengan kabar bahagia berupa kelahiran. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka dalam regulasi itu sendiri terdapat 4 (empat) tujuan yang disebutkan pada Pasal 4 bahwa pembangunan ketenagakerjaan. Selain itu, pengaturannya diatur juga dalam Transmigrasi RI No. Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) [2] Pasal 15 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan PensiunPerlindungan terhadap tenagakerja perempuan telah diatur dalam undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Pasal 76. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk Sanksi Pidana Mempekerjakan Anak di Bawah Umur. Pasal 81 angka 25 jo. Dalam pasal 163 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”), mengatur mengenai komponen upah yang menjadi dasar perhitungan UP, UPMK dan UPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUK. Pekerja atau karyawan perempuan memiliki tambahan hak istimewa yang diatur di dalam hak dan kewajiban pengusaha menurut UU. tertera dalam pasal 77 UU no. Demikianlah penjelasan tentang relevansi antara Pasal 62 UU 13/2003 dengan Pasal 61A UU 6/2023 jo Perppu 2/2022 dan Pasal 17 PP 35/. UU RI NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Namun, dalam Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan) dinyatakan bahwa Pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Dalam UU Cipta Kerja, terdapat beberapa poin. 1. UU Ketenagakerjaan No. NO PASAL KLAUSUL ISI PERATURAN SANKSI HUKUM Tenaga kerja asing wajib memiliki ijin tertulis dari Pidana Penjara: 1-4 Thn 1 42 ayat 1 TKA – Ijin Menteri atau pejabat Denda 100 – 400 juta Pengusaha perorangan. Beberapa pasal UU. Pengimplementasian Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dilingkungan PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo masih belum sesuai dengan maqasid syariah khususnya hifdul nafs, karena adanya hak-hak pekerja yang belum semuanya diberikan menyebabkan dampak yang salah satunya menyebabkan terjadinya. yakni UU Nomor 13 Tahun 2003. Dan dalam UU No. Sedangkan, pekerja atau karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hak Karyawan Perusahaan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perubahan dalam Undang-Undang No. Cuti Tahunan. Omnibus Law ketenagakerjaan sendiri merevisi ketentuan PKWT di UU No 13 Tahun 2003 melalui pengubahan, penghapusan, dan. Tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan adalah untuk : memberdayakan dan. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa ketenagakerjaan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan setelah masa kerja. 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa. Sanksi Pidana Mempekerjakan Anak di Bawah Umur. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih. Catatan hukumonline, teknis pelaksanaan pemutusan hubungan kerja menurut Pasal 163 UU Nomor 13 Tahun 2003 merujuk pada ketentuan Pasal 151 ayat (2). Ada 4 UU yang terdampak dalam klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja yakni UU No. Pengaturan mengenai Uang Pisah sudah ada sejak berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penerbit : Biro Hukum. Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. 3 Tim Visti Yustisia, Undang-undang No. Namun, dengan diundangkannya UU No. 5Lalu. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB X PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN. Namun dalam postingan kali ini akan menyajikan rangkuman, ringkasan atau poin-poin dari Undang-Undang RI No. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“ UU No. 20. Sebuah regulasi untuk menghindari pekerja dari arogansi atasan. 13/2003 tentang Ketenaga kerja an adalah perjanjian antara pe kerja /buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja , hak, dan kewajiban para pihak. Dalam UU No. Bagian Kedua Ketenagakerjaan Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik. Pasal 13 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pelatihan kerja swasta juga termasuk pelatihan kerja perusahaan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan. Ulasan Lengkap. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan. 3. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak muncul karena adanya pemutusan. UU No. Pemerintah telah menyusun instrumen untuk melindungi dan mengatur ketenagakerjaan agar tidak merugikan berbagai pihak, salah satunya diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan. 13/2003 digabungkan dengan pasal 45 di UU Cipta Kerja. Edy menyebut UU 6/2023 membenahi aturan UU No. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Tandon: 1. Perusahaan dapat memperbarui PKWT jika. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ketenagakerjaan pada waktu sebelumnya, selama dan setelah jam kerja. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 166] dan UU No. Salah satunya, Pasal 61 UU Ketenagakerjaan menjadi Pasal 61 dan 61A UU Cipta Kerja. Pengupahan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88-90, yang direvisi melalui Omnibus Law atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk. Undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 membahas hal-hal terkait masalah tenaga kerja di Indonesia, yang dijabarkan pada beberapa bab dan. 13 tahun 2003) sebagai Undang-Undang payu ng bagi masalah-masalah yang terkait dengan hukum . Upah. Ketentuan menjelaskan beberapa hal yang bisa menjadi penyebab PHK yaitu perusahaan bangkrut, rugi, berubah. Pasal 82 (2) UU Ketenagakerjaan No. 000. Cuti Besar, atau dalam Pasal 79 Ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 adalah Pasal 156 Ayat (2) mengenai perhitungan pesangon PHK, Pasal 156 Ayat (3) tentang. Paragraf 2 Anak Pasal 68 Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal yang diatur di dalam Undang-Undang 13/2003 mulai dari ketentuan umum tentang ketenagakerjaan, hingga aturan. Pengupahan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) Pasal 88-90, yang direvisi melalui Omnibus Law atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 1. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. RESUME UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. JAKARTA, KOMPAS. undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791); dan - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang. com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan aturan cuti hamil atau cuti melahirkan masih tetap berlaku sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia. Jika dipahami, tujuan dari UU Ketenagakerjaan ini memiliki empat tujuan yang tercantum dalam Pasal 4 bahwa pembangunan. Undang-undang No. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. UU Ketenagakerjaan: Banyak bagian yang disoroti publik dalam omnibus law UU Cipta Kerja ini, salah satunya menyoal pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja atau buruh. Dalam UU No. 5K views • 47 slidesUlasan Lengkap. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. pdf - Google Drive. Untuk tujuan meningkatkan taraf hidup perlu dikembangkan dalam beberapa aspek. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap pekerja/buruh berhak atas. Dasar Ontologis dan Ratio Legis UU No. 53 Tahun. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. com 2 Singaperbangsa Karawang University, Indonesia, SandyMaldini55@gmail. UU No. Jika perusahaan secara khusus mengatur daftar “kesalahan berat” di luar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang notabene telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi dan terdapat pekerja yang melakukan pelanggaran tersebut, maka pengusaha seharusnya mengeluarkan surat peringatan. 2012. Pasal 6 UU KetenagakerjaanSebelum ada omnibus law Cipta Kerja, upah buruh diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan menurut Pasal 1601 a KHU Perdata “Perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak. Undang - Undang No. PHK Akibat Mangkir. 10-11. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 Tahun 2003 mengatur perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan, yang akan menentukan yang bersangkutan dalam perusahaan itu. Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11 tahun 2020. Frasa "kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama" dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. mahasiswa: 14410157 program studi s1 ilmu hukum f a k u l t a s h u k u m universitas islam indonesia yogyakarta 2018Baik PKWT maupun PKWTT diatur dalam UU No. 4 Tahun 1993, dan No. 13 Tahun 2003 mengalami beberapa perubahan dan tambahan dan diatur dalam PP No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA [UU No. 8 Thn 1981 tentang Perlindungan Upah. Pancasila; UUD 1945 yaitu: Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 D ayat 1, ayat 2 , Pasal 33; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan peraturan lainnya. Misi utama Hukum Ketenagakerjaan adalah sebisa mungkin menyeimbangkan antara perlindungan hak-hak buruh dan menjaga iklim bisnis yang. Maka, biasanya upah bagi golongan. Misi utama Hukum Ketenagakerjaan adalah sebisa mungkin menyeimbangkan antara perlindungan hak-hak buruh dan menjaga iklim bisnis yang kondusif. Misalkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. undang yang dilebur menjadi satu yakni UU No. Ketenagakerjaan. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) dalam hal peningkatan kualitas tenaga kerja dan untuk membangun ketenagakerjaan di Indonesia menjadi Payung hukum dalam peran sertanya meningkatkan dan melindungi hak-hak dasar tenaga kerja serta keluargaya. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang – Undang yang mengatur “Hubungan Kemitraan” adalah KUHPerdata pasal 1313 dan Pasal 1338 tentang. Perjanjiannya didasarkan pada jangka waktu tertentu atau selesainya sebuah pekerjaan. Dalam UU ini diatur mengenai: landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hal ketenagakerjaan; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; pelatihan kerja; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; penggunaan tenaga kerja asing; hubungan kerja; perlindungan, pengupahan. [1] PKWT diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11. 35 Tahun 2021. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. KOMPAS. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) Pasal 5 UU Ketenagakerjaan. Bahkan, telah lahir undang-undang ketenagakerjaan UU 13 tahun 2003. Hubnungan Kerja. Perhitungan uang pesangon yang ditetapkan berdasarkan pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) jo. Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap. JAKARTA, KOMPAS. sedangkan t enaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau. Ketenagakerjaan. PKWT sendiri merupakan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut:Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut UU. Jika diidentifikasi tujuan dari UU No. Pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena. Seain itu masih banyak permasalah ketenagakerjaan yang penerapannya menimbulkan pro dan kontra yaitu, perjanjain kerja, pengupahan, tenaga kerja asing, dan lainnya. 11 Tahun 2020 tentang. UU Ketenagakerjaan No. Tentang Peraturan UU Ketenagakerjaan. Kep 224/Men/2003 mengatur kewajiban pengusaha yang memperkerjakan pekerja atau. Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. com - Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Sanksi pidana dapat dikenakan bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan secara bervariasi sesuai dengan pasal yang dilanggar. Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan. Pesangon. cit , hlm. Demikian yang disebut dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dengan UU. 14 Tahun 1993, Peraturan Menteri (Permen) No. Pemerintah menetapkan upah minimum ini berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (lihat Pasal 88 ayat. Artikel LinovHR ini akan membahas secara tuntas mengenai isi dari uu. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. UU No. UPMK merupakaan uang yang tidak hanya berasal dari gaji pokok, tetapi merupakan penghargaan yang diberikan perusahaan atas. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang. Hal-hal terkait ketenagakerjaan di Indonesia dijelaskan dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Manpower information (informasi ketenagakerjaan) shall refer to a group, a set or series and an analysis of data in the form of processed numbers, texts and documents that have specific meanings, values and messages concerning labour. Namun -sepengetahuan saya-, undang-undang belum –atau bahkan mungkin tidak akan– mengatur mengenai kebijakan uang saku bagi perusahaan. UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 yang direvisi melalui Omnibus Law, Pasal 88 A ayat (3),. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan. Dari puluhan pengujian, hasilnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutus menolak, mengabulkan sebagian dan bahkan ada yang mengabulkan seluruh pasal yang diuji.